7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Selusin Utang Belum Terbayarkan


SIGMA TV – Kamis (21/10/2021) Telah terjadi Seruan Aksi Geruduk Istana Oligarki. Aksi Ini dilakukan dalam rangka memperingati 7 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya dengan mengajukan SELUSIN TUNTUTAN RAKYAT yang harus dipenuhi. Diperkirakan kegiatan demonstrasi ini dihadiri sekitar 400 mahasiswa.


Kegiatan ini dimulai pada pagi hari dengan berbagai kegiatan seperti long march, kemudian orasi dari berbagai perwakilan universitas di Indonesia, dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh perwakilan Universitas Darma Agung hingga bernyanyi bersama.


Namun, sebelumnya para demonstran sempat ditahan di Pintu Monas oleh Pihak Kepolisian, lalu pada pukul 2 siang mereka baru diperbolehkan untuk maju ke titik yang mereka inginkan yaitu di depan barikade polisi. Pada pelaksanaan demonstrasi kali ini, mahasiswa menargetkan pertemuan dengan salah satu pihak pemerintah sebagai bentuk audiensi.


Amanah 2 periode yang diberikan rakyat tentunya menjadi harapan besar supaya Indonesia lebih makmur sentosa. Namun, sangat disayangkan ternyata banyak perkataan yang tidak sesuai dengan realita. Mulai dari pelemahan KPK, impor, dan kebijakan lainnya yang membuat rakyat menderita.


“Keresahan dalam hati ya melihat kondisi Indonesia hari ini banyak sekali problematika yang tidak mampu dituntaskan oleh Presiden Jokowi Widodo juga Kabinet Indonesia yang katanya maju ternyata kabinet Indonesia mundur,” ujar Devi Retni Asih demonstran dari UIN Raden Intan Lampung.


Pada sore hari, perwakilan kepala staff kepresidenan menemui pihak mahasiswa untuk mengajak berdialog di tenda belakang barikade polisi, akan tetapi mahasiswa menginginkan pihak dari kepala staff kepresidenan untuk menemui mereka. Kemudian permintaan itu diwujudkan dengan Pak Moeldoko yang menemui dan menandatangani kajian Jokowi #LastSeason.


“Saran saya kepada kalian mahasiswa, saya akan senang, kalian saya berikan kesempatan untuk datang ke kantor KSP, perwakilan dipersilahkan dari berbagai perguruan tinggi siapapun silahkan,” Ujar Dr. H. Moeldoko S.I.P


Pada demo kali ini, Selusin Tuntutan Rakyat yang digaungkan oleh BEM SI sebagai berikut :

  1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

  2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih rendah.

  3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

  4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh institusi Polri.

  5. Wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.

  6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai ketua KPK, batalkan TWK, hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta kembalikan Marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.

  7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.

  8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh Indonesia.

  9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan.

  10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba.

  11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percetapan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.

  12. Penegasan Undang-Undang pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Maka dengan ini, pihak mahasiswa berharap segala tuntutannya didengar dan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi Maaruf. SIGMA TV / Ayu Andini MH

27 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua